Konsistensi Pendidikan Vokasi

Banyak negara berkembang mulai memperhatikan secara serius pendidikan vokasi. Pengelola Negara menyadari pentingnya pendidikan vokasi sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, memenuhi kebutuhan SDM industri. Namun di Indonesia pendidikan vokasi selalu mengalami pasang surut karena ketidakkonsistenan penerapannya.

Sebenarnya lebih dari satu dekade lalu pemerintah telah melakukan perubahan arah pendidikan dengan lebih memperkuat pendidikan vokasi. Sayangnya, ketika ganti pemimpin, ganti menteri, ganti pula kebijakan. Pendidikan vokasi menjadi tersendat-sendat karena tidak ada payung hukum yang tegas dan jelas.

Sekarang, Pemerintahan Joko Widodo berusaha membangkitkan kembali pendidikan vokasi sebagai salah satu solusi mencerdaskan sekaligus membuat trampil anak bangsa dan mengurangi pengangguran. Kementerian Pendidikan juga berupaya agar pendidikan vokasi digenjot karena di era global ini semua orang terutama yang berusia produktif, harus memiliki ketrampilan. Apalagi ketika keterbukaan global sudah berlangsung dan tak bisa dihindari.

Ketika pemerintah sudah benar-benar serius menjadikan pendidikan vokasi sebagai tulang pungung industri, perlu payung hukum yang  jelas untuk menjaga konsistensinya. Payung hukum bukan hanya dalam bentuk peraturan menteri tetapi lebih jauh lagi yakni UU. Keberadaan UU sangat penting mengingat setiap kali terjadi pergantian personal di kementerian, kebijakannya selalu berubah.

Menjaga Konsistensi

            Pentingnya payung hukum, dalam hal ini UU Pendidikan Vokasi dilatarbelakangi pemikiran supaya selalu ada upaya menjaga konsistensi. Sehingga tak ada lagi ganti pemimpin ganti kebijakan. Siapapun yang menjadi pemimpin wajib menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pola pemaksaan dengan UU diperlukan supaya pemimpin dalam hal ini kementrian tidak main-main. Payung hukum yang tegas dan jelas merupakan amanat rakyat yang harus dilaksanakan. Ada ketentuan yang mengikat karena kalau sampai tidak melaksanakannya bakal ada konsekuensi hukum. Rakyat boleh mempertanyakan karena sudah memiliki UU yang secara legal formal sudah sah.

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berusaha membantu pemerintah menjaga keberlangsungan dan konsistensi pendidikan vokasi dengan membuka konsentrasi penyelarasan dunia kerja dan kejuruan pada Program Pascasarjana Magister Pendidikan Vokasi. Ditempat lain tidak ada konsentrasi tersebut padahal keberadaannya sangat diperlukan. Konsentrasi ini akan melakukan penelitian-penelitian yang menjadi jembatan pendidikan vokasi dan industri.

Memang, sebenarnya sudah ada konsep link and match tetapi faktanya tidak sepenuhnya berjalan. Industri enggan mengambil SDM dari vokasi sedangkan vokasi sendiri juga belum maksimal mendidik SDM menjadi benar-benar kompeten dan profesional di bidang teretentu.

Harapannya, konsentrasi penyelarasan dunia kerja dan kejuruan dapat membantu memecahkan kebutuhan link and match dunia industri dan vokasi. Bahkan bukan tidak mungkin produk riset konsentrasi itu bisa menjadi pertimbangan pengalihan kebijakan. (21)

Dimuat di Koran Suara Merdeka, Rabu 1 Maret 2017

Muhammad Sayuti M.Pd, M.Ed, Ph.D, dosen Pascasarjana Magister Pendidikan Vokasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

 

Nilai Strategis Perkaderan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Patut disyukuri bahwa Persyarikatan Muhammadiyah berhasil melewati usia seratus tahun dan tampaknya masih akan eksis entah sampai kapan. Seberapa lama lagi Muhammadiyah akan berkiprah dan membawa manfaat bagi umat akan ditentukan oleh seberapa berkualitas dan seberapa banyak kader yang diproduksi. Tulisan ini fokus pada peluang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) untuk menjadi kawah kaderisasi Muhammadiyah.

Merujuk kepada rumusan terbaru hasil Muktamar ke 47 di Makassar tahun 2015 serta naskah-naskah yang jauh lebih tua, posisi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bagi tempat kaderisasi sudah sangat jelas. Rumusan hasil Muktamar ke 47 pada bagian Program Pengembangan Sumber Daya mengamanatkan untuk “Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan sekolah-sekolah kader (Madrasah Mu’allimin, Mu’allimat, Pondok Pesantren), organisasi otonom, dan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pembibitan kader Muhammadiyah bekerjasama dengan Majelis/Lembaga/Badan terkait di seluruh lingkungan Persyarikatan”. Posisi PTM sebagai pusat pembibitan kader itu adalah amanat utama hasil Muktamar. Rumusan hasil Muktamar untuk program pengembangan pendidikan tinggi dan kaderisasi konsisten dan saling menguatkan akan fungsi AUM, termasuk PTM, sebagai tempat pelaksanaan kaderisasi.

Seberapa besar nilai strategis PTM untuk menjadi pusat pendidikan kader Persyarikatan? Pertama, PTM mendidik lapisan tertinggi dari tingkat pendidikan masyarakat. Saat ini PTM telah menyediakan program yang lengkap sejak level Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) maupun Strata 3 (S3). Dari sisi layanan jelas bahwa PTM banyak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan AUM di bidang yang lain. Dengan demikian, nilai strategis pertama dari perkaderan di PTM adalah kader yang dihasilkan akan memiliki level pendidikan yang baik di masyarakat. Konsekuensinya adalah, dari pandangan strata sosial, kader Muhammadiyah lulusan PTM cukup baik posisi sosialnya.

Nilai strategis kedua terletak pada jumlah PTM yang besar. Saat ini Muhammadiyah memiliki 177 PTM dari yang berbentuk akademi, sekolah tinggi, institut dan universitas. PTM juga tersebar secara merata di seluruh Indonesia, di pulau-pulau besar bahkan di pulau-pulau yang kecil. Jumlah ini diklaim sebagai terbesar di dunia untuk sebuah organisasi kemasyarakatan. Ke-177 PTM tersebut mendidik sekitar 450.000 mahasiswa dan melibatkan 11.000 dosen. Jumlah mahasiswa dan dosen di atas sangat potensial untuk dididik menjadi ujung tombak Persyarikatan dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.

Nilai strategis ke tiga adalah kelembagaan PTM yang relatif mapan, oleh karena itu sustainable (berkelanjutan). Secara institusional, PTM memiliki kualifikasi dosen yang secara ketat diatur oleh pemerintah, sebagai contoh saat ini pendidikan minimal dosen adalah S2. Aturan kepangkatan yang berlaku juga mencerminkan jenjang karir yang jelas. Sistem penggajian serta dana pensiun yang mulai banyak diterapkan menjadi jaminan lain sustainability SDM dosen di PTM sebagai kader dan juga instruktur perkaderan Muhammadiyah.

Nilai strategis ke empat, yang belum banyak diketahui adalah fasilitas asrama (juga dikenal sebagai rusunawa-rumah susun mahasiswa). Data saat ini terdapat 32 PTM yang memiliki fasilitas asrama dengan daya tampung sekitar 7.433 tempat tidur. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) saat ini menjadikan pembinaan mahasiswa di asrama PTM sebagai salah satu program unggulan karena potensi yang sangat besar untuk kaderisasi. PTM secara umum menawarkan empat jenis program untuk mahasiswa yang tinggal di asrama, yaitu program yang berdurasi seminggu, sebulan, setahun serta PTM yang mewajibkan mahasiswanya untuk tinggal di asrama sepanjang masa studi. Dibandingkan dengan seluruh paket perkaderan yang ditawarkan oleh Organisasi Otonom (Ortom) serta Majelis Pendidikan Kader (MPK) sekali pun, tampaknya potensi pembinaan di asrama PTM jauh lebih lama jika dilihat dari durasinya. Tinggal bagaimana mengisi program kaderisasi, baik dari sisi content maupun metodenya.

Nilai strategis ke lima terletak pada Mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagai mata kuliah wajib di PTM. Mata kuliah ini melibatkan seluruh mahasiswa yang berjumlah 450.000 serta ribuan dosen. Kalau materi, pengelolaan dan kapasitas dosen AIK dikelola dengan prima, maka kaderisasi di PTM lebih besar lagi cakupannya.

Tantangan yang perlu secara serius dan segera untuk diselesaikan adalah bagaimana MPK sebagai pemilik otoritas kaderisasi serta Majelis Diktilitbang yang membawahi PTM bisa bekerja sama dengan baik. MPK perlu membuka diri bahwa dosen PTM memiliki sustainabilitas yang lebih baik sebagai instruktur kaderisasi. Baik karena statusnya, kepastian karir serta posisi yang hampir permanen di PTM sampai usia pensiun. Kalau MPK bisa melatih (training for trainers) dan memberikan sertifikat kepada dosen AIK serta musyrif/musyrifah di asrama PTM maka keluhan selama ini bahwa Muhammadiyah kekurangan instruktur perkaderan akan banyak terbantu. Konsekuensi lain dari kerjasama tersebut adalah distribusi instruktur yang baik, karena PTM tersebar di seluruh Indonesia, sehingga instruktur MPK di tingkat Pusat dan Wilayah yang posisinya sambilan itu tidak perlu keliling Indonesia untuk mengelola perkaderan. Hal ini karena dapat dicukupkan oleh instruktur yang berbasis di 177 PTM.

 

 

Negeri yang Dilimpahi Berkah

Pengalaman hidup prihatin di negeri orang membawa saya kepada sebuah perenungan tentang kehidupan yang diberkahi. Pembanding yang saya gunakan adalah keberkahan pada makanan dan kekayaan alam. Sebagai orang kampung dari Bantul, DI Yogyakarta, dalam banyak kesempatan berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari pikiran saya masih selalu muncul dalam dua mata uang, $ Australia dan Rupiah Indonesia. Dalam beberapa kesempatan “jalan-jalan” kami sekeluarga (suami-istri dan tiga anak) membeli kebab sebagai pilihan paling aman dari keraguan ke-halal-an makanan. Harga satu kebab sapi adalah $ 7, yang dalam alam pikiran Indonesia akan setara dengan hampir Rp. 70.000. Kebab di Australia memang jauh lebih besar dari kebab ukuran Yogya. Namun Rp. 70.000 di Yogya adalah harga makan untuk satu keluarga, sudah termasuk main course, krupuk dan es buah.  Sementara kebab di sini hanyalah untuk satu orang, belum termasuk minum. Meski kami, bagian dari hidup prihatin itu adalah memotong satu kebab untuk dua orang 🙂

Bagaimana bisa kita di Bantul masih bisa menikmati makan dengan harga Rp. 5000 atau setara dengan 50 sen $ Australia? Sementara makan kebab $7 atau makan dengan bandingan porsi Nasi Padang seharga $ 9 atau hampir Rp. 90.000 hanya untuk satu orang. Ada apa dibalik perbedaan harga ini? Bagi sebagian bule, harga $ 9 juga tidak murah, meski bagi yang lain mungkin tiada berarti.

Saya memaknai bahwa berkah adalah salah satu kunci jawabannya. Meski saya tidak bisa mengklaim, namun Qur’an rasanya benar saat menyatakan bahwa: Negeri tempat orang-orang beriman akan dilimpahi berkah dan kekayaan yang tiada terhingga. Masalahnya adalah, apakah kita menyadari kehadiran berkah dalam kehidupan orang-orang di Indonesia? Ataukah yang muncul hanyalah penilaian betapa miskinnya penduduk Indonesia.

Contoh yang bikin geleng kepala adalah harga ketela rambat yang di Australia naik statusnya menjadi sweet potato. Kalau beli di Pasar Telo atau Pasar Gamping harganya mungkin tidak lebih dari Rp. 2000/kilo, sementara di sini sekitar $3 /kilo atau hampir Rp. 30000. Jadi sekilo ketela rambat (bolet) di Australia bisa untuk membeli 15 kilogram ketela di Pasar Gamping.

Contoh lain adalah sewa rumah, harga sewa rumah saya, teman-teman menyebutnya paling murah untuk ukuran 3 kamar, adalah $200/minggu atau sekitar Rp 2 juta perminggu. Harga di kota bisa sampai $400/minggu. Bandingkan dengan adik ipar saya yang menyewakan rumah besarnya Rp 16/tahun. Sementara rumah rata-rata sewanya antara 5 juta sd 10 juta/tahun. Secara kasar dapat dihitung bahwa harga sewa di Australia untuk dua minggu atau tiga minggu adalah setara dengan satu tahun di pinggiran Yogya.

Mengapa bisa seperti ini? Saya lagi-lagi membaca sebagai berkah Allah atas negeri yang gemah ripah loh jinawi, Indonesia. Berkah itu terwujud dalam kemurahan dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seorang teman yang bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi di Australia dalam beberapa kesempatan menyindir betapa rendahnya gaji dosen di Indonesia. Dengan tidak kalah cerdas seorang teman dosen di UGM membalik: Memang benar kalau dihitung dengan kurs Dollar dan Rupiah, gaji kami kecil. Tapi dengan gaji dosen setara PNS, kami bisa punya rumah, bahkan bisa beli tanah, punya kendaraan ada pembantu di rumah, bahkan bisa menyantuni satu atau dua orang miskin untuk sekolah. Sementara dosen di Australia adalah tidak mungkin bisa punya pembantu dan melakukan hal yang sama dengan dosen di tanah air.

Mengapa bisa seperti ini? Saya masih membaca kenyataan tersebut sebagai berkah hidup di Indonesia.

Sayangnya banyak sementara kalangan tidak menyadari dan tidak mau bersyukur dengan berkah tersebut. Wujud ketidaksyukuran itu adalah secara sembarangan mengelola kekayaan negeri, mengkorupsinya, merusak alamnya serta mendholimi banyak orang agar sebagain tetap miskin dan mengeruk kekayaan untuk dirinya sendiri. Padahal ancaman Allah sangat jelas bagi mereka yang tidak mau bersyukur: Adzab Allah sangatlah pedih.

Wujud tidak bersyukur bagi orang Indonesia yang sedang mukim di luar adalah selalu bercerita buruk tentang negeri sendiri dan sebaliknya secara rendah diri memuji segala hal atas negeri orang. Saya menyebutnya profil seperti ini mengalami inferiority complex yang menyedihkan.

Jujur saya akui bahwa Allah melimpahkan Kemurahan NYA pada penduduk negeri Indonesia. Yang harus dilakukan adalah menyadarkan untuk selalu bersyukur dengan cara mengelola Indonesia se-adil-adilnya dan se-amanah-amanahnya. Orang yang sadar dan bersyukur tidak boleh berdiam diri. Orang yang sadar dan bersyukur harus mengorganisasi diri agar tidak dilumpuhkan oleh kebathilan yang terorganisir rapi.

Wallahu a’lam.

Anggota SKUAD Berangkat Bersepeda di Newcastle Beach

DSC01448 DSC01423 DSC01422 DSC01421 DSC01420 DSC01419

Makna Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Satu opini yang dimuat dalam dua terbitan Koran SUARA MERDEKA.

BAGIAN SATU

Suara Merdeka (LENTERA): 06 September 2012
Makna Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

TIDAK banyak masyarakat yang tahu dan peduli bahwa Januari lalu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Ketidaktahuan dan sepinya respons masyarakat bisa disebabkan oleh ketidaktahuan tentang apa gunanya KKNI dan apa konsekuensinya bagi perikehidupan.

Padahal, di belahan dunia lain, KKNI atau yang dikenal luas sebagai National Qualification Framework (NQF) adalah isu besar yang menyeret secara bersama-sama elemen dunia pendidikan, ketenagakerjaan, dan dunia kerja.

Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, kerangka kualifikasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Pasal 1).

KKNI terdiri atas sembilan jenjang yang dimulai dari tamatan pendidikan dasar (kualifikasi 1), pendidikan menengah baik SMA maupun SMK (kualifikasi 2), lulusan Diploma 1 sampai Diploma 3 (kualifikasi 3, 4, dan 5), dan lulusan pendidikan profesi (kualifikasi 6) serta S-1/Diploma 4, S-2 dan S-3 (berurutan kualifikasi 7, 8, 9).

Apa makna dan konsekuensi dari sembilan level kualifikasi tersebut dalam konteks menyandingkan dan menyetarakan? Sebagai contoh, sesama sarjana teknik (kualifikasi 7), tidak peduli dari kampus perguruan tinggi negeri (PTN) top, PTN kelas bawah, perguruan tinggi swasta (PTS) kelas top ataupun kelas ruko harus bisa disandingkan dan disetarakan kualifikasinya, disamakan gajinya, disamakan beban kerjanya, dan harus mampu melakukan hal yang sama. Apakah kira-kira pendidikan tinggi di Indonesia sudah siap disandingkan dan disetarakan seperti ini?

Demikian pula untuk jenjang sekolah menengah. Sebagai contoh, apakah dapat terima apabila SMK disamakan kualifikasinya dengan SMA? Belum lagi fakta bahwa variasi mutu SMA/SMK juga sangat lebar. Apakah semudah itu menyandingkan dan menyetarakan kualifikasi dari lulusan SMA/SMK yang kesenjangan kualitasnya masih bagai bumi dan langit? (60)

BAGIAN DUA

Suara Merdeka (LENTERA): 13 September 2012

Menyoal KKNI di Sekolah

KESENJANGAN mutu antara sekolah di desa dan kota terjadi baik di Jawa maupun luar Jawa. Inilah beberapa konsekuensi yang tidak banyak dipahami. Padahal, menurut Young (2010), NQF adalah salah satu bentuk reformasi radikal dunia pendidikan/pelatihan yang tidak disarankan untuk diimplementasi di negara-negara dengan situasi pendidikan dan kebijakan pendidikan yang lemah.  Dengan ini tampak bahwa rangka pertama yang hilang dari KKNI adalah dukungan dan pengetahuan masyarakat.  Pertanyaan yang akan berimplikasi luas adalah bagaimana caranya agar kualifikasi seseorang dapat disandingkan dan disetarakan, di antara variasi mutu pendidikan yang demikian lebar?

Literatur global tentang NQF serta praktik dari negara-negara yang dinilai sukses menerapkannya sepakat bahwa Competency Based Education/Training (CBT) adalah kunci keberhasilannya. Di level sekolah misalnya, Indonesia telah mengubur dalam-dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan menggantinya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Inilah rangka kedua yang raib dari kebijakan KKNI.

Perpres tentang KKNI menyebutkan, Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) sebagai rujukan untuk melakukan sertifikasi kompetensi lulusan. Meskipun SKKNI telah ada sejak 2003, namun sependek pengalaman penulis dalam melakukan riset di SMK dan BLK (balai latihan kerja), jumlah SMK dan BLK yang memiliki tempat uji kompetensi (TUK) untuk sertifikasi masih bisa dihitung dengan jari.

Jumlah itu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah spektrum keahlian di SMK yang berjumlah 121 buah. Sebagian besar SMK/BLK beralasan bahwa tidak ada regulasi yang tegas bahwa mereka harus mensertifikasi keahlian guru dan muridnya. Mereka juga mengeluh bahwa konsekuensi biaya sertifikasi yang mahal tidak mendapatkan dukungan yang pantas dari pemerintah.

Rendahnya implementasi sertifikasi keahlian/SKKNI adalah rangka ketiga yang hilang. Merujuk kekhawatiran mendalam yang diekspresikan oleh Prof Michael Young dari the University of London, NQF akan dipinjam negara-negara dunia ketiga tanpa melihat konsekuensi radikalnya bagi sistem pendidikan. Kekhawatiran itu sudah ada di pelupuk mata. Siapa peduli? (60)

–Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, mahasiswa S3 Universitas Newcastle Australia

Degradasi SMK ke sekedar SMA Plus

Ada keresahan yang nyata penulis jumpai saat berjumpa dan berdiskusi dengan stakeholders SMK. Terutama saat pengkaji dan menilai ketimpangan proporsi antara pengembangan keterampilan dan pengembangan kemampuan akademik siswa SMK. SMK, berbeda dengan SMA, dikenal sebagai sekolah yang lebih ditujukan untuk membangun skills siswa daripada pengetahuan akademik. Nyatanya, kalau diteliti lebih jauh, isi SMK masih didominasi dengan apa yang disebut pelajaran normatif dan adaptif. Normatif adalah pelajaran seperti Pancasila dan agama, dan adaptif adalah seperti Matematika, IPA, IPS dll. Sementara kelompok produktif yang menjadi wadah untuk pengembangan skills mendapatkan alokasi yang tidak lebih banyak dari dua yang terdahulu.

Fakta ini menyuburkan keburaman atas status SMK. Selanjutnya…

Proporsi Normatif, Adaptif dan Produktif

 

SMK sebagai SMA Plus

 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI): Implementasi di SMK

Apa perbedaan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)? Kalau rujukannya adalah Undang Undang Sitem Pendidikan Nasional (No 20/2003) dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah (No 29/1990), maka SMK jelas diorientasikan ke “pekerjaan tertentu” sementara SMA lebih ke “pengetahuan dan keterampilan”. Jenis dan kompetensi pekerjaan di Indonesia tentu banyak sekali mengingat tingginya keragaman di masing-masing sektor di mana standar yang digunakan juga berbeda-beda.

Keragaman inilah yang kemudian oleh ILO (International Labour Organization) dijawab dengan ada yang disebut Regional Model for Competency Standard (RMCS), sebuah perangkat untuk membangun standar kompetensi di berbagai bidang pekerjaan. Sejak 2003 Indonesia sudah mengembangkan SKKNI yang mengadopsi model RMCS ini. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), SKKNI diharapkan berfungsi sebagai acuan bagi dua gajah yang tidak pernah akur. Yaitu dunia kerja dan dunia pendidikan. Meski masih banyak kritik di sana-sini, SKKNI adalah rujukan paling resmi bagi mereka yang ingin mengetahui standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Ini dikarenakan SKKNI dikembangkan oleh stakeholders dari dunia kerja dan dunia pendidikan. Meski dunia kerja sering dinilai lebih dominan dalam penyusunan SKKNI.

Kalau secara legal, SMK ditujuan untuk mengisi SDM di bidang pekerjaan tertentu, maka pertanyaannya seberapa baikkah SKKNI di rujuk di SMK?

Beberapa bulan terakhir ini saya berkeliling SMK dan juga BLK (Balai Latihan Kerja) untuk melihat seberapa baik SKKNI diimplimentasikan di dua jenis institusi pendidikan tersebut. Parameter penilaian implementasi SKKNI didasarkan pada performance para implementers di dua area. Pertama adalah aspek sertifikasi kompetensi yang meliputi frekuensi, partisipasi, dukungan sumber dana dan sumber daya serta faktor-faktor yang terkait dengan kesuksesan dan atau kelemahan program sertifikasi profesi di SMK dan SMK. Aspek kedua adalah adopsi SKKNI pada kurikulum SMK dan BLK.

Pengelolaan sertifikasi kompetensi versi SKKNI  ada dalam wilayah kerja BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi). Hati-hati dengan singkatan yang mirip yaitu BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang merupakan perangkat kelembagaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). BNSP mendelegasikan pengembangan standar kompetensi serta proses sertifikasi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), di bawah LSP terdapat TUK (tempat uji kompetensi). Meski tidak semua TUK berbasis pada lembaga pendidikan (SMK atau BLK), namun fokus riset saya hanya terkait dengan TUK yang beroperasi di SMK dan BLK.

Penelitian yang masih berlangsung ini membuka fakta bahwa sangat sedikit SMK dan BLK yang memiliki TUK. Untuk mendapatkan sertifikat sebagai TUK dari BNSP, sebuah lembaga pendidikan atau bengkel harus lulus dalam penilaian (semacam akreditasi) sebagai TUK yang diantaranya adalah kelayakan bengkel atau workshop untuk menjadi tempat uji kompetensi. Untuk mendapatkan sertfikat TUK, kelayakan SDM adalah faktor penting lain yang harus dipenuhi. Calon TUK harus memiliki SDM yang berkualifikasi asesor. Untuk menjadi asesor, seseorang harus memiliki sertifikat kompetensi bidang keahlian tertentu serta sertifikat lanjutan sebagai asesor. Tanpa memegang sertifikat kompetensi pada profesi tertentu, maka calon asesor tidak berhak untuk mengikuti asesmen sebagai asessor.

Dalam memenuhi kriteria sebagai TUK, lembaga pendidikan atau bengkel dituntut juga untuk memiliki dukungan pendanaan yang cukup. Hal ini disebabkan biaya sertifikasi profesi, misalnya untuk guru, serta biaya sertifikasi sebagai asesor cukup mahal untuk ukuran guru SMK dan instruktur BLK.

Selanjutnya.

 

Mana yang harus ditaati: Peluit polisi atau traffic light?

Pada jam sibuk di pagi hari, pengguna jalan di Yogyakarta pasti sudah hapal dengan fenomena berikut: Dua pengatur jalan raya muncul di perempatan atau pertigaan. Pertama adalah lampu pengatur lalu lintas (traffic light) dan ke dua adalah polisi. Pada lokasi baik perempatan atau pertigaan tanpa lampu pengatur, maka tidak ada masalah dengan kehadiran polisi yang mengatur pengguna jalan. Tulisan pendek ini ingin mengangkat dilema pengguna jalan disaat dua elemen pengatur jalan (traffic light dan polisi) hadir secara bersamaan.

Praktik yang biasa terlihat adalah, sebelum lampu benar-benar menyala HIJAU, polisi telah meniup peluit dan memberi isyarat kepada penggguna jalan untuk maju. Sementara itu kita tahu bahwa berdasar aturan yang berlaku, semua jenis kendaraan DILARANG jalan/maju disaat lampu masih menyala MERAH.

Konsekuensi dari kenyataan ini adalah pertama, terkesan bahwa polisi mengajak pengguna jalan untuk melanggar lampu lalu lintas setelah melihat kendaraan dari arah yang lain telah berhenti. Padahal, menurut dugaan saya, jeda beberapa detik antara lampu merah di sisi lain serta lampu hijau di depan kita ditujukan untuk keamanan.

Kedua, praktik seperti ini membingungkan pengguna jalan. Seakan mereka dididik untuk lebih melihat pergerakan kendaraan yang mendapatkan giliran sebelum kita daripada patuh pada lampu pengatur jalan. Sementara pada saat tidak ada polisi di dekat lampu pengatur, maka siapa yang melanggar lampu berpeluang untuk dikejar dan ditilang. Kalau peluit polisi sebelum lampu benar-benar menyala hijau adalah legal, maka implikasinya lampu pengatur itu berlaku pada saat tertentu dan menjadi tidak berlaku saat yang lain. Disinilah bahwa kemudian undang-undang lalulintas (nomor 22 tahun 2009) berlaku pada saat tertentu dan tidak berlaku pada saat yang lain. Apakah memang seperti ini?

Suatu saat, ketika ada tamu bule yang tinggal di rumah saya, tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan: “Sebenarnya apa tugas dan pekerjaan polisi di Indonesia? Kenapa banyak sekali tersebar di jalanan?” Malu juga saya mau menjawab pertanyaan lugu ini. Pertanyaan ini mungkin muncul karena kontras dengan apa yang terjadi di negaranya di mana tidak pernah terjadi ada polisi berdiri di perempatan atau pertigaan. Meski negara-negara maju memiliki rasio polisi: penduduk yang lebih baik, namun tidak kemudian berarti mereka ada di jalanan tanpa tugas yang jelas.

Fenomena ini menurut saya perlu dievaluasi secara mendalam baik dari kepastian hukum, manajemen SDM polisi serta riset untuk mengevaluasi fungsi dan efektivitas polisi yang bertindak ekstra regulasi tersebut. Saya kuatir dampak yang dihasilkan adalah sebaliknya dari perintah “atasan” untuk menjaga perempatan/pertigaan.

Karena polisi dibayar oleh pembayar pajak, maka pengguna jalan berhak untuk tahu duduk perkara masalah ini. Betul?

Apakah Mobil ESEMKA Benar-Benar Karya SMK?

Publikasi atas keberanian Walikota Solo (Jokowi) menggunakan mobil Kiat ESEMKA (belakangan berubah jadi ESEMKA saja) sebagai mobil dinas telah mengalihkan media masa Indonesia dari isu-isu korupsi dan politik. Publikasi luas atas heboh ini adalah momentum tepat untuk mengevaluasi apakah sesungguhnya struktur kurikulum SMK bisa menjawab bahwa mobil itu benar-benar karya SMK? Benarkah guru dan siswa SMK mampu mewujudkan mobil ESEMKA diantara alokasi waktu praktik mereka? Fenomena Mobil ESEMKA yang juga telah mempermalukan kampus-kampus teknik kelas satu di Indonesia seperti ITB dan ITS patut menjadi bahan bagi academic audit atas jeroan (isi) SMK. Wakil rakyat dan masyarakat luas perlu dibuat faham, apa sih isi SMK? Sebagai sebuah sub-sektor pendidikan yang di dalam wacana global dikenal mahal nilai investasinya. Termasuk fakta bahwa utang pertama yang disalurkan oleh Bank Dunia adalah untuk pendidikan kejuruan (Maclean, 2009), maka publik patut untuk tahu apa isi SMK versi Indonesia.

Read More

RAPBN 2012, Sertifikasi Guru dan Nasib Guru SMK

Oleh Muhammad Sayuti*

Sertifikasi dan tunjangan profesi guru menjadi bagian penting dari Pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian  keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun 2012 di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 16 Agustus 2011 ini. Paling tidak di tahun depan 30,6 Triluin akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru PNS Daerah. Sementara tahun ini sendiri, 110 Triliun (setengah dari APBN untuk pendidikan pendidikan) dialokasikan seputar sertifikasi guru. Sertifikasi guru telah menjadi bagian penting dari reformasi radikal bagi peningkatan profesionalisme guru Indonesia. Meski masih banyak kritik dan kelemahan atas kebijakan ini, namun kebijakan sertifikasi guru akan terus berjalan sampai semua guru telah diakui dan dihargai profesionalitasnya.

Namun, yang sering dilupakan banyak orang adalah guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama guru kelompok produktif  membutuhkan profesionalisme dan sertifikasi ganda. Tuntutan profesionalisme yang pertama adalah dalam posisinya sebagai guru dan profesionalisme yang kedua adalah dalam spektrum keahlian yang dimiliki (total 121 spektrum keahlian di SMK).

Read More

Loading...
X
Skip to toolbar