Loading...
X

Konsistensi Pendidikan Vokasi

Banyak negara berkembang mulai memperhatikan secara serius pendidikan vokasi. Pengelola Negara menyadari pentingnya pendidikan vokasi sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, memenuhi kebutuhan SDM industri. Namun di Indonesia pendidikan vokasi selalu mengalami pasang surut karena ketidakkonsistenan penerapannya.

Sebenarnya lebih dari satu dekade lalu pemerintah telah melakukan perubahan arah pendidikan dengan lebih memperkuat pendidikan vokasi. Sayangnya, ketika ganti pemimpin, ganti menteri, ganti pula kebijakan. Pendidikan vokasi menjadi tersendat-sendat karena tidak ada payung hukum yang tegas dan jelas.

Sekarang, Pemerintahan Joko Widodo berusaha membangkitkan kembali pendidikan vokasi sebagai salah satu solusi mencerdaskan sekaligus membuat trampil anak bangsa dan mengurangi pengangguran. Kementerian Pendidikan juga berupaya agar pendidikan vokasi digenjot karena di era global ini semua orang terutama yang berusia produktif, harus memiliki ketrampilan. Apalagi ketika keterbukaan global sudah berlangsung dan tak bisa dihindari.

Ketika pemerintah sudah benar-benar serius menjadikan pendidikan vokasi sebagai tulang pungung industri, perlu payung hukum yang  jelas untuk menjaga konsistensinya. Payung hukum bukan hanya dalam bentuk peraturan menteri tetapi lebih jauh lagi yakni UU. Keberadaan UU sangat penting mengingat setiap kali terjadi pergantian personal di kementerian, kebijakannya selalu berubah.

Menjaga Konsistensi

            Pentingnya payung hukum, dalam hal ini UU Pendidikan Vokasi dilatarbelakangi pemikiran supaya selalu ada upaya menjaga konsistensi. Sehingga tak ada lagi ganti pemimpin ganti kebijakan. Siapapun yang menjadi pemimpin wajib menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pola pemaksaan dengan UU diperlukan supaya pemimpin dalam hal ini kementrian tidak main-main. Payung hukum yang tegas dan jelas merupakan amanat rakyat yang harus dilaksanakan. Ada ketentuan yang mengikat karena kalau sampai tidak melaksanakannya bakal ada konsekuensi hukum. Rakyat boleh mempertanyakan karena sudah memiliki UU yang secara legal formal sudah sah.

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berusaha membantu pemerintah menjaga keberlangsungan dan konsistensi pendidikan vokasi dengan membuka konsentrasi penyelarasan dunia kerja dan kejuruan pada Program Pascasarjana Magister Pendidikan Vokasi. Ditempat lain tidak ada konsentrasi tersebut padahal keberadaannya sangat diperlukan. Konsentrasi ini akan melakukan penelitian-penelitian yang menjadi jembatan pendidikan vokasi dan industri.

Memang, sebenarnya sudah ada konsep link and match tetapi faktanya tidak sepenuhnya berjalan. Industri enggan mengambil SDM dari vokasi sedangkan vokasi sendiri juga belum maksimal mendidik SDM menjadi benar-benar kompeten dan profesional di bidang teretentu.

Harapannya, konsentrasi penyelarasan dunia kerja dan kejuruan dapat membantu memecahkan kebutuhan link and match dunia industri dan vokasi. Bahkan bukan tidak mungkin produk riset konsentrasi itu bisa menjadi pertimbangan pengalihan kebijakan. (21)

Dimuat di Koran Suara Merdeka, Rabu 1 Maret 2017

Muhammad Sayuti M.Pd, M.Ed, Ph.D, dosen Pascasarjana Magister Pendidikan Vokasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

 

Leave Your Observation

Your email address will not be published.

 

Skip to toolbar