Category Archives: Aturan Kepangkatan

Profile TELKOMNIKA (ISSN 1693-6930) in SCOPUS database

Salam,

Masih sering muncul pertanyaan kepada saya, TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control (ISSN: 1693-6930) itu jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi?

Karena pertanyaan ini umumnya datang dari dosen yang ingin mengurus kepangkatan, maka jawab saya singkat: “TELKOMNIKA ISSN: 1693-6930″ adalah JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI mengacu kepada “Informasi tentang Laman Acuan Jurnal Ilmiah” DIKTI bahwa sebuah jurnal yang terindeks oleh SCOPUS (no.2) digunakan sebagai salah satu acuan oleh Tim PAK untuk melihat sebuah jurnal dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi.

Lantas apa implikasinya bahwa TELKOMNIKA ISSN: 1693-6930 terakreditasi Dikti? Maka jawab saya sederhana saja: Ya, jurnal ini terakreditasi Dikti sesuai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) No. 58/DIKTI/Kep/2013 tanggal: 22 Agustus 2013 dengan peringkat “A” yang artinya “SANGAT BAIK” dengan masa berlaku 5 tahun (sampai Agustus 2018).
Singkatnya jurnal ini memiliki dua predikat sekaligus, sebagai jurnal nasional yang terakreditasi dengan peringkat sangat baik sekaligus sebagai jurnal internasional bereputasi.

Berikut beberapa screen shoot TELKOMNIKA ISSN: 1693-6930 dari  SCOPUS.com
tlkm0Dari screen ini bisa dilihat dengan jelas bahwa makalah-makalah yang diterbitkan di jurnal ini sejak tahun 2011-2013 sudah terindeks di database SCOPUS, terdiri dari: 69 artikel tahun 2011, 93 artikel tahun 2012 dan 100 artikel tahun 2013.

 

telk

Dari screen shoot di atas, jumlah sitasi ke jurnal ini terbilang tinggi (terdapat 210 sitasi ke terbitan TELKOMNIKA; 20 sitasi terjadi di tahun 2011, 87 sitasi di tahun 2012, 101 sitasi di tahun 2013 dan 2 sitasi di tahun 2014).

Ingin lebih detail tentang TELKOMNIKA ISSN: 1693-6930 silakan kunjungi:

http://telkomnika.ee.uad.ac.id atau http://journal.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA

 

Daftar Jurnal Indonesia yang terindeks oleh SCOPUS (Elsevier)

Berdasarkan informasi di http://pak.dikti.go.id/portal/?p=115, maka saat ini terdapat 15 jurnal dengan penerbit dari Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi (karena terindeks di SCOPUS), sebagai berikut:

 

Journal  Title

Publisher

ISSN

Status & Scopus Coverage Years

Number of indexed Documents

(per Oct 10, 2013)

Number of Citations

i10-index

1 Nutrition Bulletin Persatuan Ahli Gizi Indonesia

02169363

Active: 2001-Ongoing

743

More than 2000

66

2 Acta medical Indonesia Indonesian Society of Internal Medicine

01259326

Active: 2004-ongoing

457

909

12

3 TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control Universitas Ahmad Dahlan (UAD) in collaboration with Institute of Advanced Engineering and Science (IAES)

16936930

Active: 2011-Ongoing

262

210

0

4 Critical Care and Shock Indonesian Society of Critical Care Medicine

14107767

Active: 2002-ongoing

266

187

2

5 International Journal on Electrical Engineering and Informatics Institut Teknologi Bandung (ITB)

20856830

Active: 2009-ongoing

150

90

0

6 Indonesian Journal of Geography Universitas Gadjah Mada (UGM)

00249521

discontinued

108

37

0

7 Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis Universitas Diponegoro (UNDIP)

19782993

Active: 2011-ongoing

48

33

0

8 ITB Journal of Science Institut Teknologi Bandung (ITB)

19783043

Active: 2009-ongoing

70

28

0

9 International Journal of Power Electronics and Drive Systems IAES Institute of Advanced Engineering and Science

20888694

Active: 2011-Ongoing

94

12

0

10 ITB Journal of Engineering Science Institut Teknologi Bandung (ITB)

19783051

Active: 2009-ongoing

63

12

0

11 International Journal of Technology Universitas Indonesia (UI)

20869614

Active: 2010-ongoing

99

9

0

12 ITB Journal of Information and Communication Technology Institut Teknologi Bandung (ITB)

19783086

Active: 2011-ongoing

20

5

0

13 Biotropia Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)

02156334

Active: 2010-ongoing

23

2

0

14 Indonesian Journal of Chemistry Universitas Gadjah Mada (UGM)

14119420

Active: 2012-ongoing

57

1

0

15 Gadjah Mada International Journal of Business Universitas Gadjah Mada (UGM)

14111128

Active: 2010-ongoing

56

1

0

16 AGRIVITA, Journal of Agricultural Science Universitas Brawijaya (UB)

01260537

Active: 2013-Ongoing

13

0

0

17 Indonesian Quarterly Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

03042170

discontinued

5

0

0

 

Penggunaan Web of Science untuk mengevaluasi Perguruan Tinggi

Penggunaan Web of Science untuk mengevaluasi Perguruan Tinggi

 

Using Web of Science, you can:

  • Identify the publishing output of institutions or Schools within an institution, and
  • Compare the publication activity of various institutions in a particular subject area

 

How to identify the publishing output of an institution?

  1. Akses Web of Science http://apps.webofknowledge.com (hanya bisa dilakukan pada institusi yang melanggan)

  2. Enter the name of your desired institution in the “Organization” field. For example, to search for Universitas Ahmad Dahlan’s publications indexed in Web of Science, type ” Univ Ahmad Dahlan”.

    2**Note that to perform a search by institution, you first need to know the abbreviation used by the database. A way to identify the abbreviated name used is to search for a known author who works in your intended institution. Then view the “Address” field in the full record.

  3. A list of results will be displayed.

    2

  4. The Citation Report for the desired institution will then show the citation data such as the average number of cites per paper and the h-index.2

 

For more about Web of Science’s Citation Report and the h-index, refer to the “Impact of Authors” page.

 

 

TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU
DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan/atau memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perlu diberi tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan;
b. bahwa besaran dan waktu pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor perlu diatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
5. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
6. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
7. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
8. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
9. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
10. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur:
a. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
b. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
c. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

BAB II
TUNJANGAN PROFESI

Pasal 3

(1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

(1) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 7

Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen.

Pasal 8

Tunjangan profesi bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Departemen.

Pasal 9

Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB III
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 10

(1) Guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang undangan diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan.
(2) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.
(3) uota bagi guru dan dosen yang memperoleh tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
(4) etentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

(1) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB IV
TUNJANGAN KEHORMATAN

Pasal 14

Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan.
Pasal 15

Tunjangan kehormatan bagi profesor pegawai negeri sipil diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

(1) Tunjangan kehormatan bagi profesor bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi profesor pegawai negeri sipil.
(2) etentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bagi profesor bukan pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 18

Tunjangan kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19

Pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihentikan apabila dosen yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran Pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi dosen serta tunjangan kehormatan bagi dosen baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dianggarkan dalam anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21

Pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Tunjangan profesi bagi guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang lulus sertifikasi pendidik kuota sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
b. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen di lingkungan Departemen Agama yang memperoleh sertifikat pendidik sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
c. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor sebelum tahun 2009 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 23

(1)Tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi guru dan dosen di daerah khusus yang dibebankan pada anggaran Pemerintah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini bersifat final.
(2)Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pembayaran tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi guru dan dosen di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 85

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU
DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

I. UMUM

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru dan dosen berkedudukan sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan dosen berhak atas tunjangan profesi yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain memperoleh tunjangan profesi, guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah di daerah khusus berhak atas tunjangan khusus. Tunjangan khusus merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Selanjutnya, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mengatur mengenai pemberian tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi besaran dan waktu pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5016

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala Dan Guru Besar Ditjen DIKTI DEPDIKNAS 2009

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan penilaian angka kredit, Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Buku “Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.

Pedoman ini berisi standar, tata cara, dan prosedur operasional penilaian yang mengatur lebih rinci mengenai perluasan pengertian, pengganti, dan penjelasan terhadap aturan dasar penilaian angka kredit dosen yang dimuat dalam:

1. Keputusan MENKO WASBANGPAN No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Seluruh aturan yang tercantum dalam ketiga keputusan tersebut tetapi tidak diuraikan dalam pedoman ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih baru dan diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

<>

Perbedaan Monograf, Buku Teks, Buku AJar dan Diktat

Tabel. Matriks Komponen Monograf, Buku Teks, Buku AJar dan Diktat
No Komponen Monograf Buku Teks Buku Ajar Diktat
I BAGIAN AWAL
1 Halaman Judul v v v v
2 Halaman Katalog v v v 
3 Halaman Persembahan   v 
4 Kata Pengantar v v v v
5 Daftar Isi v v v v
6 Daftar Tabel v v v v
7 Daftar Gambar v v v v
II BAGIAN INTI
8 Bagian    
9 Bab v v v v
10 Tujuan Bab/TIK   v v
11 Uraian Pokok Bahasan/ Materi   v v
12 Contoh Soal/ Kasus/ Bahan diskusi v v v v
13 Rujukan lebih lanjut   v 
14 Rangkuman bab   v 
15 Tes Formatif vUmpan Balik)   v v
16 Kumpulan Soal-soal/Latihan  v v v
17 Daftar Istilah    
18 Daftar Pustaka v v v v

III BAGIAN AKHIR
19 Lampiran    
20 Indeks v v v 
21 Ringkasan vSinopsis) Buku v v v 
22 Biografi Penulis v v v 

Catatan:
v : komponen yang wajib ada
 : komponen yang bisa ada bisa tidak
 : komponen yang tidak ada

Pedoman operasional penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen

Tulisan ini menyediakan “pedoman operasional penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen” yang disampaikan oleh Bpk Trisno Zuardi, SH, MM (Kepala bagian mutasi dosen) Depdiknas pada saat penjelasan di Universitas Negeri Padang 11 Juni 2009. Disana pedoman ini ada prinsip, pedoman, penilaian, kepatutan dll dlam perhitungan angka kredit.

Hal-hal yg penting diantara ada perbedaan penilaian antara paper di proceeding yg dipresentasikan dan yang tidak , so bg penulis yg lain yg tidak mempresentasikan gimana buktinya bhw paper tsb dipresentasikan?? (berarti ngopy punya temannya).
Seminar nasional maksimal 2 paper/smt. Poster di sem int 1 poster/smt, nas 2poster/smt. Publikasi di koran/majalah umum/popular dan hasil penelitian yg tak dipublikasi maks masing2 10% bidang B yg diperlukan, dll Silahkan dipirsani.

Hal lain yang menarik ada loncat jabatan dari asisten ahli ke Lektor Kepala dan Guru Besar.

Sekarang untuk loncat dr AA ke LK sangat berat, ngeri deh syaratnya. Bersyukurlah bagi yang rutin naik pangkat.

Silahkan dipirsani sendiri ya di sini –>>> pedoman_penilaian_angka_kredit
Mudah2an dpt bermanfaat.

Angka kredit Ijazah S1, S2 dan S3

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

:

:

:

bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional jenjang ahli, dipandang perlu mengubah Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahuri 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

7. Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ( Lembar Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawalan Negara dengan surat Nomor WK26-30/V5O-8/93 tanggat 29 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Angka Kreditnya khususnya sub unsur pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar, sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Unsur pendidikan ijazah Doktor menjadi 200 angka kredit, ijazah Pasca Sarjana menjadi 150 angka kredit, dan ijazah Sarjana/D IV menjadi 100 angka kredit”.

Pasal II

Peraturan mi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    : Jakarta

Pada Tanggal  : 01 Juni 2005

MENTERI

PENDAYAGUNAAN PARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

Persyaratan Pengangkatan sebagai Guru Besar (new)

Persyatan pengangkatan sebagai Guru Besar:

.

1. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

(Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 48 Ayat 3) <uu_14_2005>

2. Mengumpulkan angka kredit (AK) minimal yang diperlukan.

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

BARU

ANGKA KREDIT

PANGKAT

LAMA

GURU BESAR

1050

IV/e

Guru Besar

850

IV/d

Guru Besar Madya

LEKTOR KEPALA

700

IV/c

Lektor Kepala

550

IV/b

Lektor Kepala Madya

400

IV/a

Lektor

LEKTOR

300

III/d

Lektor Madya

200

III/c

Lektor Muda

ASISTEN AHLI

150

III/b

Asisten Ahli

100

III/a

Asisten Ahli Madya

.

Catatan:

Kenaikan jabatan fungsional dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun diharuskan adanya publikasi dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai Penulis Utama yang jumlahnya 25% dari syarat minimal untuk penelitian

.

3. DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4. Mendapat persetujuan senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dibuktikan dengan:

a. Berpendidikan doktor dalam bidang yang sesuai dengan penugasannya

b. Menjadi Penulis Utama/Tunggal karya ilmiah di bidangnnya yang diterbitkan pada yang terakreditasi DIKTI

Loncat jabatan fungsional dosen ke Guru Besar Madya dan kenaikan jabatan fungsional dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun

14 Mei 1999
Nomor : 1248/D/C/99
Lampiran : -
Perihal :
Loncat jabatan fungsional
dosen ke Guru Besar Madya dan kenaikan jabatan fungsional dalam kurun waktu
kurang dari 3 tahun.

Kepada Yth.
1. Rektor Universitas/Institut Negeri
2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
3. Direktur Akademi Negeri
4.Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan
perubahannya Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1998 tentang Angka Kredit
Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, telah cukup banyak upaya Ditjen
Pendidikan Tinggi dalam menggariskan kebijaksanaan operasional yang ditujukan
untuk menyamakan persepsi terhadap pasal/ayat yang memungkinkan
diinterpretasikan berbeda. Semua ini dilakukan demi terwujudnya sistem insentif
yang dapat merangsang peningkatan kualitas dosen dalam pelaksanaan tugasnya.
Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk memacu peningkatan kualitas
pendidikan secara keseluruhan.

Seperti telah kita maklumi bersama bahwa
jabatan Guru Besar (termasuk Guru Besar Madya) merupakan jenjang jabatan
fungsional dosen tertinggi pada program pendidikan akademik yang diberikan
wewenang penuh dalam Program Doktor untuk membimbing penyusunan suatu
disertasi. Agar Guru Besar yang diangkat tersebut dapat memenuhi persyaratan
kewenangan tersebut, maka calon Guru Besar tersebut harus sudah dapat
menunjukkan kemandiriannya yaitu bagi lulusan S3 berupa pengalamannya dalam
penyusunan disertasi, sedangkan bagi mereka yang tidak berkesempatan menempuh
jenjang program S3 harus dapat membuktikan kemampuan/kemandiriannya antara lain
melalui tulisan/artikel ilmiahnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
nasional yang sudah diakreditasi (minimal oleh Ditjen Dikti) dan bahkan dalam
jurnal ilmiah internasonal yang bereputasi. Inilah antara lain yang merupakan
pertimbangan utama diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor
1247/D/C/99 tanggal 14 Mei 1999 beserta penjelasannya.

Dalam kaitannya dengan usul loncat jabatan ke
Guru Besar Madya kiranya prinsip dasar tersebut harus diberlakukan. Hendaknya
kenaikan jabatan ke Guru Besar Madya dengan loncar jabatan tersebut merupakan
suatu prestasi yang menyeluruh, bukan sekedar hasil pengumpulan angka kredit
saja. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, persyaratan adanya artikel ilmiah
yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Ditjen
Dikti/atau Jurnal Ilmiah Internasional yang bereputasi, perlu diberlakukan
sesuai dengan makna yang terkandung dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor
1247/D/T/99 tanggal 14 Mei 1999 beserta penjelasannya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk kenaikan
jabatan fungsional dosen ke Guru Besar Madya melalui “loncat jabatan”
perlu dipenuhi persyaratan adanya karya ilmiah berbobot sebagai penulis
utama yang dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel ilmiah dalam
Jurnal Ilmiah Internasional, atau 4 (empat) artikel Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah
Nasional atau kombinasi keduanya
. Daftar Jurnal Ilmiah Nasional yang telah
diakreditasi dapat dilihat dalam Lampiran 1 Penjelasan Surat Edaran Dirjen
Pendidikan Tinggi Nomor 1247/D/C/99 tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan
Untuk Diangkat Menjadi Guru Besar. Disamping itu, penilaian yang bersifat
“kualitatif” misalnya sikap sebagai dosen dalam perkuliahan serta
bimbingan mahasiswa, maupun penelitian kiranya perlu menjadi bahan
pertimbangan.

Selain hal tersebut di atas, perlu dicermati
pula kriteria kenaikan loncat jabatan fungsional secara umum ataupun kenaikan
jabatan fungsional satu tingkat dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun.
Kenaikan jabatan tersebut hendaknya merupakan suatu prestasi yang menyeluruh,
bukan sekedar hasil pengumpulan angka kredit. Sehubungan dengan pemikiran
tersebut, kenaikan jabatan yang demikian perlu memenuhi syarat adanya publikasi
ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama, yang
jumlahnya mencukupi untuk 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk
kegiatan penelitian
.

Dalam hubungan ini, khususnya dalam
penyusunan norma-norma serta etika akademik maka fungsi serta peran Senat
Perguruan Tinggi kiranya dapat lebih ditingkatkan lagi, dengan harapan bahwa
sistem nilai yang terbentuk dapat tercermin dalam proses belajar mengajar serta
peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan,
kami sampaikan terima kasih.

Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri
Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan:

  1. Mendikbud (sebagai laporan)
  2. Sekretaris Jenderal Depdikbud
  3. Inspektur Jenderal Depdikbud
  4. Sekretaris dan Para Direktur
    di lingkungan Ditjen Dikti