Pada ulasan kali ini, ppkn.co.id akan membahas tentang hubungan struktural yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Indonesia. Pada hubungan struktural, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah berkomunikasi atau berhubungan berdasarkan dengan struktur atau tingkatan yang terdapat di dalam pemerintahan.

Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 mengenai pedoman organisasi dan perangkat daerah. Dari peraturan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengatur lembaga di daerahnya masing – masing berdasarkan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Bentuk Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  1. Hubungan Sentralisasi

Sentralisasi adalah hubungan yang sering kali digunakan di masa lalu khususnya orde baru, dimana kekuasaan penuh dalam mengelola baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara dimiliki oleh pemerintah pusat. Akibat dari digunakannya hubungan sentralisasi adalah pembangunan yang kurang merata di semua daerah.

Kurang meratanya pembangunan tersebut akhirnya dapat berujung kepada kesenjangan sosial antara daerah satu dengan yang lain. Terlepas dari hal tersebut, hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan asas sentralisasi ini masih digunakan pada bidang penentuan kebijakan ekonomi negara juga bidang keamanan dan pertahanan.

  1. Hubungan Desentralisasi

Pada hubungan yang didasari oleh asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang dan juga kekuasaan untuk dapat mengatur terkait dengan badan atau lembaga yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Semenjak orde baru berakhir, dan era demokrasi reformasi berlangsung, pemerintah daerah merasa lebih dihargai karena keberadaannya lebih diakui dan juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004.

  1. Hubungan Dekonsentrasi

Pemerintah pusat mewakilkan atau mendelegasikan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan yang dimaksudkan pada asas dekonsentrasi ini terbatas hanya pada sektor administrasi. Maka, pemerintah daerah hanya dapat menjalankan keputusan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah pusat.

Hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi penyelenggaraan negara.