Piagam Jakarta Dan Anggota BPUPKI

By | July 4, 2019

Piagam Jakarta Dan Anggota BPUPKI

Piagam Jakarta

Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan “Panitia Sembilan” dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

 

Piagam Jakarta Dan Anggota BPUPKI

Piagam Jakarta Dan Anggota BPUPKI

Naskah Asli “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” yang dihasilkan oleh “Panitia Sembilan” pada tanggal 22 Juni 1945

 Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah “Panitia Sembilan” tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu dan juga usulan-usulan dari anggota BPUPKI yang lainnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Adapun susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” ini adalah sebagai berikut :

  1. Soekarno (ketua)
  2. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. Haji Agus Salim (anggota)
  9. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak “Islam”) yang terjadi di rumah Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta, maka pada tanggal 22 Juni 1945 “Panitia Sembilan” kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlement Agreement”. Setelah itu sebagai ketua “Panitia Sembilan”, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Dalam detik-detik yang menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gigih meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta sebagai Gentlement Agreement bangsa Indonesia. Naskah “Piagam Jakarta” yang ditulis dengan menggunakan ejaan Republik ditandatangani oleh seluruh anggota “Panitia Sembilan”. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.

Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI yang diadakan di kantor besar Jawa Hokokai. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan “Pembukaan (bahasa Belanda: “Preambule”) Undang-Undang Dasar 1945″, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

 

Baca Juga :