Sejarah Dan Sidang BPUPKI

By | July 4, 2019

Sejarah Dan Sidang BPUPKI

Sejarah Dan Sidang BPUPKI

Sejarah Dan Sidang BPUPKI

Pembentukan BPUPKI

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang wakil ketua muda, yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi wakil ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr.


Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara. Keanggotaan ketujuh wakil Jepang ini adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat dan pengawas orang-orang BPUPKI pribumi saja.


Sidang-Sidang BPUPKI

Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu:

Sidang Resmi Pertama

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei1 Juni 1945

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung “Chuo Sangi In”, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga “Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda” di masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.


Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.

Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia, dan satu tokoh yang memaparkan teori berdirinya suatu negara.

  1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia yang diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”, yaitu:
  2. Peri Kebangsaan
  3. Peri Kemanusiaan
  4. Peri Ketuhanan
  5. Peri Kerakyatan
  6. Kesejahteraan Rakyat

 

  1. Sidang tanggal 30 Mei 1945, Drs. Moh. Hatta berpendapat bahwa sebaiknya jangan mendirikan sebuah negara hanya dengan satu agama. Beliau juga memaparkan teori berdirinya suatu negara yaitu:
  • Teori Individualistik yaitu negara didirikan oleh individu-individu dengan tujuan untuk kesejahteraan individu-individu yang bersangkutan. Dalam memimpin pemerintahan mereka menunjuk orang perorangan dengan mengadakan kontrak politik dan sosial dengan individu-individu itu dan apabila dilanggar perjanjiannya maka orang yang telah ditunjuk tersebut harus diganti.
  • Teori Golongan (Class Teori) yaitu negara didirikan oleh golongan yang ekonominya kuat yang bertujuan untuk menumpas golongan ekonomi yang lemah. Menurut teori ini negara dan pemerintahan tidak akan stabil karena golongan yang ditindas pasti akan menyusun kekuatan untuk menurunkan dan mengalahkan golongan yang berkuasa.
  • Teori Integralistik yaitu negara didirikan oleh semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Drs. Moch. Hatta teori inilah yang paling tepat bagi bangsa Indonesia.

  1. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu:
  2. Persatuan
  3. Kekeluargaan
  4. Mufakat dan Demokrasi
  5. Musyawarah
  6. Keadilan Sosial

Beliau juga menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Beliau berpendapat bahwa negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal di atas.

Kemudian seorang anggota BPUPKI bernama Ki Bagoes Hadikoesoemo, mengusulkan bahwa dasar Negara hendaklah “Islam”, alasan ini diungkapkan karena 90% rakyat Indonesia Merdeka menganut agama Islam dan apabila Islam tidak menjadi dasar Negara dikuatirkan umat Islam di Indonesia nanti bersikap pasif atau dingin tidak bersemangat terhadap rencana kemerdekaan Indonesia. Usulan tersebut didukung oleh Abdoel Kahar Moezakkir, seorang abiturient mahasiswa Universitas Al Azhar di Kairo dan Komisaris partai Islam, dan hal itu diungkapkan dengan semangat yang berapi-api. Saran dari mereka ditanggapi oleh Mr. Johannes Latuharhary, seorang tokoh Golongan Nasionalis Sekuler dari Maluku yang kemudian menjadi Gubernur Pertama di Maluku, tanggapannya hanya singkat namun tegas. Dia mengatakan bila BPUPK nanti menetapkan bahwa dasar Indonesia Merdeka adalah “Islam”, dia akan mengundurkan diri dari sidang dan selanjutnya tidak ikut bertanggung jawab. Tanggapan itu membuat suasana sidang menjadi tegang.

  1. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan “Pancasila”, yaitu:
  2. Kebangsaan Indonesia
  3. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
  4. Mufakat atau Demokrasi
  5. Kesejahteraan Sosial
  6. Ketuhanan Yang Maha Esa

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pancasila”. Pada mulanya, Soekarno mengusulkan Pancadharma , namun nama tersebut dianggap tidak tepat karna kata ‘Dharma’ berarti kewajiban, sementara yang dimaksudkan adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran Muh. Yamin yang merupakan seorang ahli bahasa, dan selanjutnya gagasan tersebut dinamakan Pancasila, kata ‘Sila’ berarti azas atau dasar. Dan masih menurut dia (bilamana diperlukan) gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu:

  1. Sosionasionalisme, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme
  2. Sosiodemokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat
  3. Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “Ekasila” (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka “satu-kesatuan”, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Soekarno dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa: ‘Kita hendak mendirikan suatu Negara ‘semua buat semua’, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya-miskin, tetapi ‘semua buat semua’ ”. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan “Detik-Detik Lahirnya Pancasila” dan tanggal 1 Juni ditetapkan sekaligus diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih.


Sumber :

  1. https://www.dosenpendidikan.com/
  2. https://www.gurupendidikan.co.id/