Loading...
X

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI): Implementasi di SMK

Apa perbedaan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)? Kalau rujukannya adalah Undang Undang Sitem Pendidikan Nasional (No 20/2003) dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah (No 29/1990), maka SMK jelas diorientasikan ke “pekerjaan tertentu” sementara SMA lebih ke “pengetahuan dan keterampilan”. Jenis dan kompetensi pekerjaan di Indonesia tentu banyak sekali mengingat tingginya keragaman di masing-masing sektor di mana standar yang digunakan juga berbeda-beda.

Keragaman inilah yang kemudian oleh ILO (International Labour Organization) dijawab dengan ada yang disebut Regional Model for Competency Standard (RMCS), sebuah perangkat untuk membangun standar kompetensi di berbagai bidang pekerjaan. Sejak 2003 Indonesia sudah mengembangkan SKKNI yang mengadopsi model RMCS ini. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), SKKNI diharapkan berfungsi sebagai acuan bagi dua gajah yang tidak pernah akur. Yaitu dunia kerja dan dunia pendidikan. Meski masih banyak kritik di sana-sini, SKKNI adalah rujukan paling resmi bagi mereka yang ingin mengetahui standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Ini dikarenakan SKKNI dikembangkan oleh stakeholders dari dunia kerja dan dunia pendidikan. Meski dunia kerja sering dinilai lebih dominan dalam penyusunan SKKNI.

Kalau secara legal, SMK ditujuan untuk mengisi SDM di bidang pekerjaan tertentu, maka pertanyaannya seberapa baikkah SKKNI di rujuk di SMK?

Beberapa bulan terakhir ini saya berkeliling SMK dan juga BLK (Balai Latihan Kerja) untuk melihat seberapa baik SKKNI diimplimentasikan di dua jenis institusi pendidikan tersebut. Parameter penilaian implementasi SKKNI didasarkan pada performance para implementers di dua area. Pertama adalah aspek sertifikasi kompetensi yang meliputi frekuensi, partisipasi, dukungan sumber dana dan sumber daya serta faktor-faktor yang terkait dengan kesuksesan dan atau kelemahan program sertifikasi profesi di SMK dan SMK. Aspek kedua adalah adopsi SKKNI pada kurikulum SMK dan BLK.

Pengelolaan sertifikasi kompetensi versi SKKNI  ada dalam wilayah kerja BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi). Hati-hati dengan singkatan yang mirip yaitu BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang merupakan perangkat kelembagaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). BNSP mendelegasikan pengembangan standar kompetensi serta proses sertifikasi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), di bawah LSP terdapat TUK (tempat uji kompetensi). Meski tidak semua TUK berbasis pada lembaga pendidikan (SMK atau BLK), namun fokus riset saya hanya terkait dengan TUK yang beroperasi di SMK dan BLK.

Penelitian yang masih berlangsung ini membuka fakta bahwa sangat sedikit SMK dan BLK yang memiliki TUK. Untuk mendapatkan sertifikat sebagai TUK dari BNSP, sebuah lembaga pendidikan atau bengkel harus lulus dalam penilaian (semacam akreditasi) sebagai TUK yang diantaranya adalah kelayakan bengkel atau workshop untuk menjadi tempat uji kompetensi. Untuk mendapatkan sertfikat TUK, kelayakan SDM adalah faktor penting lain yang harus dipenuhi. Calon TUK harus memiliki SDM yang berkualifikasi asesor. Untuk menjadi asesor, seseorang harus memiliki sertifikat kompetensi bidang keahlian tertentu serta sertifikat lanjutan sebagai asesor. Tanpa memegang sertifikat kompetensi pada profesi tertentu, maka calon asesor tidak berhak untuk mengikuti asesmen sebagai asessor.

Dalam memenuhi kriteria sebagai TUK, lembaga pendidikan atau bengkel dituntut juga untuk memiliki dukungan pendanaan yang cukup. Hal ini disebabkan biaya sertifikasi profesi, misalnya untuk guru, serta biaya sertifikasi sebagai asesor cukup mahal untuk ukuran guru SMK dan instruktur BLK.

Selanjutnya.

 

Leave Your Observation

Your email address will not be published.

 

Skip to toolbar